PENGERTIAN HAK CIPTA,PATEN DAN MEREK

Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang hak cipta yang berlaku.

Hasil Ciptaan yang dilindungi Undang-undang hak cipta ( uu hak cipta No. 19/2002) adalah karya cipta dalam tiga bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni dan hak cipta sastra yang mencakup :

• Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
• Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
• alat peraga yg dibuat untuk kpentingan pendidikan & ilmu pengetahuan;
• musik/ lagu dengan atau tanpa teks;
• drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pentomim;
• seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas,  seni patung dan seni terapan;
• arsitektur;
• peta;
• seni batik;
• fotografi;
• sinematografi;
• terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dalam Pengertian hak cipta, pemahaman yang benar tentang ruang lingkup hak cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian hak cipta yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. hak cipta yang berkaitan dengan banyaknya produk budaya bangsa yang diklaim pihak asing, beberapa kalangan minta agar Pemerintah segera "mematenkan" hak cipta produk seni budaya tersebut. Dalam kasus hak cipta ini, istilah "mematenkan" tidak tepat, sebab "paten" hanya layak diterapkan bagi hak kekayaan industri, yaitu hak paten, bukan untuk hak cipta.

Secara hakiki Hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut gagasan pemikiran, ide, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta/ hak cipta, seperti hak cipta buku ilmiah, hak cipta karangan sastra, maupun hak cipta karya seni.

Di samping itu, dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar hak cipta, sebagai berikut:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinal);
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);
3. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
4. hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Demikianlah pembahasan mengenai pengertian hak cipta dalam tulisan ini, semoga tulisan saya mengenai pengertian hak cipta dapat bermanfaat.

Hak Paten 

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 1)

Sementara itu, arti Invensi dan Inventor (yang terdapat dalam pengertian di atas, juga menurut undang-undang tersebut, adalah):

• Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2)
• Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3)

Hak Paten 

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 1)

Sementara itu, arti Invensi dan Inventor (yang terdapat dalam pengertian di atas, juga menurut undang-undang tersebut, adalah):

• Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2)
• Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3)

Hak Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Menurut UU No.15 Tahun 2001)
Merek dapat dibedakan dalam beberapa macam, antara lain:

1. Merek Dagang: merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis.
2. Merek Jasa: merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukun untuk membedakan dengan jasa sejenis.
3. Merek Kolektif: merek digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang/badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/ jasa sejenisnya.

        Sedangkan pengertian dari Hak Merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

1. Fungsi Merek 

Menurut Endang Purwaningsih, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya, menurut beliau suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut: 

Fungsi pembeda, yakni membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lain 

Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut. 

Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar. 

Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas. 

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari segi produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya, dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. 

Sedangkan, Menurut Imam Sjahputra, fungsi merek adalah sebagai berikut:
a. Sebagai tanda pembeda (pengenal);
b. Melindungi masyarakat konsumen ;
c. Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen;
d. Memberi gengsi karena reputasi;
e. Jaminan kualitas. 

Pengertian Desain Produk 

Desain Produk adalah sebagai alat manajemen untuk menterjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rangcangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. 

Salah satu fungsi manajemen terpenting dalam semua organisasi adalah menjamin bahwa masukan – masukan berbagai sumber daya organisasi menghasilkan produk – produk atau jasa yang dirancang secara tepat atau menghasilkan keluaran – keluaran yang dapat memuaskan keinginan para pelanggan. 

Untuk menghasilkan keluaran – keluaran yang tepat guna dan sesuai dengan keinginan pelanggan maka perlu adanya desain produk. Ada pun beberapa pengertian tentang desain produk menurut para ahli. 

Pengertian Rahasia Dagang 

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. 

Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. 

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu: 

Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat, 

Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi, 

Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. 

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. 

Tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila: 

Mengungkap untuk kepentingan hankam, kesehatan, atau keselamatan masyarakat, 

Rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan oleh penggunaan rahasia dagan milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. 

Rahasia Dagang di Indonesia diatur dalam UU No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan rahasia dagang berlangsung otomatis dan masa perlindungan tanpa batas. 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Pengertian Sengketa 

· Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia 

Berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. 

· Menurut Winardi 

Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. (2007: 1) 

· Menurut Ali Achmad 

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. (2003: 14) 

· Menurut Edi Prajoto 

Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. (2006:21) 

Negosiasi 

Negoisasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda. 

· Keuntungan Negoisasi : 

- Mengetahui pandanga pihak lawan. 

- Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar piha lawan 

- Memungkinkan sengketa secara bersama-sama. 

- Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh keduabelah pihak. 

- Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum. 

- Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu. 

· Kelemahan Negoisasi : 

- Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari keduabelah pihak 

- Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil
kesepakatan 

- Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang 

- Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi yang dirahasiakan lawan 

- Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu pihak 

- Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan. 

· Tahapan Negoisasi menurut William Ury dibagi menjadi empat tahap yaitu : 

a. Tahapan Persiapan : 

- Persiapan sebagai kunci keberhasialan 

- Mengenal lawan, pelajari sebanyak mungkin pihak lawan dan lakukan penelitian 

- Usahakan berfikir dengan cara berfikir lawan dan seolah-olah kepentingan lawan sama dengan kepentingan anda 

- Sebaiknya persiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum pertemuan dan ajukan dalam bahasa yang jelas dan jangan sekali-kali memojokkan atau menyerang pihak lawan 

- Memahami kepentingan kita dan kepentingan lawan 

- Identifikasi masalahnya, apakah masalah tersebut menjadi masalah bersama? 

- Menyiapkan agenda, logistik, ruangan dan konsumsi dan Menyiapkan tim dan strategi 

- Menentukan BTNA (Best Alternative to A Negitieted Agreement) alternative lain atau harga dasar (Bottom Line) 

b. Tahap Orientasi dan Mengatur Posisi : 

- Bertukar Informasi 

- Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan 

- Mengajuakan tawaran awal. 

c. Tahap Pemberian Konsensi/ Tawar Menawar 

- Para pihak saling menyampaikan tawaranya, menjelaskan alasanya dan membujuk pihak lain untuk menerimanya 

- Dapat menawarkan konsensi, tapi pastikan kita memperoleh sesuatu sebagai imbalanya 

- Mencoba memahai pemikiran pihak lawan 

- Mengidentifikasi kebutuhan bersama 

- Mengembangkan dan mendiskusiakan opsi-opsi penyelesaian. 

d. Tahapan Penutup 

- Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan kriteria obyektif 

- Kesepakatan hanya menguntungkan bila tidak ada lagi opsi lain yang lebih baik, bila tidak berhasil mencapai kesepakatan, membatalkan komitmen 

Mediasi 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. 

Berikut ini adalah prosedur mediasi : 

· Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi. 

· Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut. 

· Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara. 

· Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis. 

Arbitrase 

Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. 

· Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa oramg arbiter. 

· Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri; 

· Asas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak; 

· Asas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase. 

Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil,Tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat yang menghambat penyelisihan perselisihan. 

Dalam dunia bisnis,banyak pertimbangan yang melandasi para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau yang dihadapi.

http://paganinita27.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-hak-cipta-hak-paten-hak-merek.html

https://id.wikipedia.org/wiki/

https://id.wikipedia.org/wiki/Rahasia_dagMerekang 

https://id.wikipedia.org/wiki/ pengertian-hak-cipta-hak-paten-hak-merek 
http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-dan-tujuan-desain-produk.html

Sejarah Pengertian Hukum Perdata,Perikatan,Dagang, dan Perjanjian

A. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson  (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.

Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

§  BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).

§  WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda

B. Pengertian Hukum Perikatan            

Hukum perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession) serta dalam bidang hukum pribadi(pers onal law).

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.

Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Contohnya; perjanjian untuk tidak mendirikan bangunan yang sangat tinggi sehingga menutupi sinar matahari atau sebuah perjanjian agar memotong rambut tidak sampai botak 

C. HUKUM PERJANJIAN

resume kel.5

Dalam hukum asing dijumpai istilah overeenkomst (bahasa Belanda), contract /agreement (bahasa Inggris), dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai ”kontrak” atau ”perjanjian”. Umumnya dikatakan bahwa istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, sehingga tidak mengherankan apabila istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menyebut sesuatu konstruksi hukum.

Istilah kontrak atau perjanjian dapat kita jumpai di dalam KUHP, bahkan didalam ketentuan hukum tersebut dimuat pula pengertian kontrak atau perjanjian. Disamping istilah tersebut, kitab undang-undang juga menggunakan istilah perikatan, perutangan, namun pengertian dari istilah tersebut tidak diberikan.

Pada pasal 1313 KUHP merumuskan pengertian perjanjian, adalah : suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Namun para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian perjanjian, Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. 

Ahli hukum lain mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Menurut J.Satrio perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dll, dan dalam arti sempit perjanjian disini berarti hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III kitab undang-undang hukum perdata.

D. Hukum dagang termasuk bagian dari hukum perdata/ hukum perikatan lain.Hukum Dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur masalah perjanjian perdagangan atau perniagaan yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Hukum dagang dapat diartikan sebagai serangkaian kaidah yang memberikan aturan mengenai dunia bisnis atau dunia usaha dan dan dalam lalu lintas perdagangan.
Hukum dagang merupakan yang mengatur hubungan antara seorang produsen dan konsumen, yang menjual dan membeli sesuatu dengan tujuan untuk kesepakatan supaya tidak terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Thank you kepada

http://pintarhukum.com/sejarah-pengertian-dan-isi-hukum-perdata/

https://0wi3.wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/

http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum-dagang.html

http://budipratiko9.blogspot.co.id/2015/04/hukum-perikatan-hukum-perjanjian-dan.html

PENGERTIAN HUKUM TUJUAN SUMBER SUBJEK HUKUM EKONOMI

Pada artikel kali ini saya akan membahas tentang :

• PENGERTIAN HUKUM, TUJUAN & SUMBER HUKUM
• KLARIFIKASI DAN KAIDAH HUKUM
• PENGERTIAN EKONOMI & HUKUM EKONOMI
• SUBJEK HUKUM

Mari kita membahasnya satu - persatu :) 

1. PENGERTIAN HUKUM, TUJUAN & SUMBER HUKUM

Pengertian Hukum  adalah salah satu dari norma yang ada dalam masyarakat. Norma hukum memiliki hukuman yang lebih tegas. Hukum merupakan untuk menghasilkan keteraturan dalam masyarakat, agar dapat terwujud keseimbangan dalam masyarakat dimana masyarakat tidak bisa sebebas-bebasnya dalam bermasyarakat, mesti ada batasan agar ketidakbebasan tersebut dapat menghasilkan keteraturan.

Beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan hukum yaitu:

1. Tujuan hukum menurut Aristoteles (teori etis) adalah hanyalah untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan sesuatu kepada setiap orang yang telah menjadi haknya. Dikatakan teori etis karena hukumnya berisi tentang kesadaran etis mengenai apa yang tidak adil dan apa yang adil.

2. Tujuan Hukum menurut Jeremy Bentham (teori utilitis ) adalah untuk mencapai kemanfaatan. Berarti hukum untuk menjamin kebagiaan bagi banyak orang atau masyarakat.

3. Tujuan hukum menurut Geny (D.H.M. Meuvissen: 1994) untuk mencapai keadailan dan sebagai komponen keadilan untuk kepentingan daya guna dan kemanfaatan.

4. Tujuan hukum menurut Van Apeldor adalah untuk mengatur pergaulan hidup yang ada dimasyarakat secara damai dengan melindungi segala kepentingan hukum manusia, semisal kemerdekaan jiwa, harta benda, dan kehormatan.

5. Tujuan hukum menurut Prof. Subekti S.H adalah untuk menyelenggarakan ketertiban dan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran.

6. Tujuan hukum menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto adalah untuk mencapai kedamaian hidup manusia mencakup ketertiban eksternal antarpribadi dan ketenangan internal pribadi.

Sumber-sumber hukum

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika di langgar mengakitbatkan sanksi tegas dan nyata.

Hakekatnya: tempat menemukan dan menggali hukum

arti sumber hukum:

•       Sebagai asas hukum, sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
•       Menunjukkan hukum terdahulu menjadi/memberi bahan hukum yang kemudian.
•      Sumber berlakunya yang memberikekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum.
•       Sumber dari mana kita dapat mengenal hukum.
•       Sumber terjadinya hukum. Sumber yang menimbulkan hukum.
•       Sumber hukum ada 2 yaitu: 
• 
  

a) Sumber hukum materiil: tempat dari mana materi hukum di ambil, jadi merupakan faktor pembantu permbertukan hukum, dapat di tinjau dari berbagai sudut.

      b) Sumber hukum formil ada 5 yaitu:

              1)      UU (statute)

              2)      Kebiasaan (custom)

              3)      Keputusan hakim (jurisprudentie)

              4)      Trakta

              5)      Pendapat sarjana hukum (doktrin)

    2. KLARIFIKASI DAN KAIDAH HUKUM

Penggolongan/Klarifikasi Hukum

           Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya (Soeroso, 2005: 10). Menurut Dudu Duswara Machmudin dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (2000:57) secara umum hukum adalah sebagai das Sollensein atau das Seinsollen. Ia adalah himpunan kaidah, berisi keharusan atau kelarangan tentang tingkah laku manusia, kaidah-kaidah mana memang dianut dalam masyarakat. Pelanggaran atau kelalaian atas kaidah-kaidah tersebut dikenakan sanksi, yang ­­­–apabila perlu- dapat dipaksakan oleh penguasa. Hukum dapat diibaratkan sebagai mobil, terhadap mana dapat dibuat penggolongan menurut ukuran-ukuran tertentu seperti mereknya, bentuknya, tenaga kudanya, dan seterusnya.

1. Hukum Berdasarkan Sumbernya:

a. Hukum undang-undang

Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum didalam perauran perundang-undangan

b. Hukum Kebiasaan Atau Adat

Hukum kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.

c. Hukum Yurisprudensi

Yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan Yurisprudentie dalam bahasa Belanda dan Yurisprudence dalam bahasa Perancis, yang artinya keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama.

d. Hukum Traktat

Traktat atau treaty adalah perjanjian yang diadakan antara hanya dua atau lebih Negara.

e. Hukum Doktin

Hukum doktrin adalah hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkenal. 

2. Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya

Mengenai tempat berlakunya, hukum dapat terbagi atas :

a.       Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.

b.       Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

c.       Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.

d.       Hukum gereja, yaitu kaidah yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya.

3.  Hukum Berdasarkan Kekuatan Berlakunya (sanksi)

Biasanya golongan hukum berdasarkan sifatnya selalu diikuti dengan kekuatan berlaku atau ketentuan sanksinya. Yang termasuk ke dalam kriteria ini :

a.       Kaidah hukum yang memaksa (compulsory law, dwingendrecht, imperatif), yaitu kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaaati dan bersifat mutlak daya ikatnya

b.       Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi (fakultatif, aanvulledrecht, regelendrecht), yaitu kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketantuan khusus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan.

4. Hukum Berdasarkan Isi atau Kepentingan Yang Diaturnya

Berdasarkan isi atau kepentingan yang diaturnya, hukum digolongkan menjadi dua, yaitu :

a.       Hukum privat, adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi. Misalnya hukum perdata, hukum dagang.

b.       Hukum publik, adalah hukum yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan public. Misalnya hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara pidana, dan sebagainya.

5.   Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya

Berdasrkan kriteria ini, hukum dapat dibagi menjadi :

1.       Hukum Materil,

2.       Hukum Formil.

6.   Hukum Berdasarkan Bentuknya

Menurut bentuknya hukum terbagi atas dua :

1.       Hukum Tertulis (statue law, written law, scriptum),

2.       Hukum Tidak Tertulis (un-statutery, un-written, non-scriptum).

7.  Hukum Berdasarkan wujudnya

Berdasarkan kriteria ini hukum dapat terbagi kedalam dua bagian :

1.       Hukum Obyektif,

2.       Hukum Subyektif.

8.  Hukum Berdasarkan masa berlakunya

Berdasarkan kriteria masa berlakunya, hukum dapat digolongkan menjadi :

1.       Hukum Positif (ius constitutum),

2.       Hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan,

3.       Hukum Universal.

Kaidah Hukum merupakan suatu pedoman atau patokan sebagai perilaku lahiriyah dan batiniyah yang baik.

Kebiasaan yang sudah biasa dilakukan meskipun tidak tertulis akan dipatuhi masyarakat dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Menurut sifatnya kaidah hukum terbagi 2, yaitu :

1. hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa.
2. hukum yang fakultatif maksudnya ialah hukum itu tidak secara apriori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap.

Ada 4 macam norma yaitu :

1. Norma Agama berisi tentang peraturan hidup , perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke arah atau jalan yang benar.
2. Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati. Peraturan ini berisi suara batin yang diakui oleh sebagian orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.
3. Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang muncul dari hubungan sosial antar individu. Tiap golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan tertentu mengenai kesopanan.
4. Norma Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum ini mengikat tiap warganegara dalam wilayah negara tersebut

    3. PENGERTIAN EKONOMI & HUKUM EKONOMI

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (Ingg: scarcity). Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Hukum ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu:
a.) Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal)

b.) Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan).

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum terdiri dari Orang dan Badan Hukum. Subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :


    4. SUBJEK HUKUM

1. Subjek Hukum Manusia (orang)

Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Selain itu juga ada manusia yang tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Seperti :

1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah.


2. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros.

    2.  Subjek Hukum Badan Usaha

Adalah sustu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan usaha mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu :

1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya

2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
a.  Badan hukum publik, seperti negara, propinsi, dan kabupaten.

b. Badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi

    OBJEK HUKUM

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki serta bernilai ekonomis.
Jenis objek hukum berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni:

1.    Benda Bergerak

Adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud.

2.    Benda Tidak Bergerak


Adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik/lagu.



sekian artikel kali ini terimakasih semuannya ^^

Thanks to

http://informasiana.com/pengertian-hukum-dan-tujuan-hukum/

http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2013/06/sumber-sumber-hukum.html

http://tesishukum.com/pengertian-kaidah-hukum-menurut-para-ahli/

http://amirrasabou.blogspot.co.id/2013/04/penggolongan-klasifikasi-hukum.html

https://dewimanroe.wordpress.com/2013/05/06/subjek-dan-objek-hukum/

http://hukum-on.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-ekonomi-dan-hukum-ekonomi.html

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

BANK LEMBAGA KEUANGAN

UNIVERSITAS GUNADARMA

PTA 2016

DAFTAR ISI

 Daftar Isi..........................................................................................................................2

  BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................3

  BAB II. PEMBAHASAN..............................................................................................4

2.1 CONTOH KASUS................................................... .....................................9

  BAB III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan..................................................................................................11

Daftar Pustaka................................................................................................................12

BAB I

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah usatu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekoomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.

Sesuai dengan koperasi bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Maka tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Agar tujuan koperasi (kesejahteraan anggota dan masyarakat) dapat tercapai, maka koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan.

PENULIS

 

BAB II

PEMBAHASAN

1. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah:

• Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela

• Pengelollan yang demokratis

• Partisipasi anggota dalam ekonomi

• Kebebasan dan otonomi

• Pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU No.25 Thaun 1992 adalah:

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

• Kemandirian

• Pendidikan perkoperasian

• Kerjasama antar koperasi

2. Bentuk dan Jenis Koperasi

Jenis Koperasi menurut fungsinya

• Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

• Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai ditangan konsumen. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

• Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

• Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan dan sebagainya. Disini anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

• Koperasi Primer : koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

• Koperasi Sekunder : koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:

o Koperasi pusat : koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.

o Gabungan koperasi : koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.

o Induk koperasi : koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

Jenis Koperasi menurut Status Anggotanya

• Koperasi produsen : koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.

• Koperasi konsumen : koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok dipasar.

Peranan Koperasi dalam Bidang Pendidikan

Koperasi dapat dijadikan pembelajaran bagi siswa sekolah. Praktik hidup bermasyrakat dapat dipelajari di dalam koperasi yang merupakan bagian kecil dari kehidupan bermasyarakat di negara demokrasi ini.

 Peranan Koperasi dalam Bidang Sosial

• Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. 

• Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, melindungi hak dan kewajiban setiap orang. 

• Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

Peranan Koperasi dalam Bidang Ekonomi

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:

• Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

• Penyedia lapangan kerja yang terbesar.

• Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

• Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

• Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

3. Faktor-faktor Yang Mendukung Koperasi di Indonesia

Dibawah ini merupakan Faktor pendukung perkembangan koperasi di Indonesia antara lain :

1.      Partisipasi Anggota

2.      Solidaritas antara anggota Koperasi

3.      Pengurus Koperasi yang juga tokoh masyarakat

4.      Skala usaha

5.      Perkembangan modal

6.      Keterampilan manajerial

7.      Jaringan pasar

8.      Jumlah dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

9.      Pemilikan dan pemanfaatan perangkat tekno produksi

10.    Sistem manajemen

4. Faktor-faktor Yang Menghambat Koperasi di Indonesia

Secara umum, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang penghambat perkembangan usahakoperasi di Indonesia :

1.      Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, yang secara langsung mengakibatkan terbatasnya kemampuan manajerial koperasi.

2.      Jaringan distribusi usaha dan geografi yang terbatas.

3.      Belum memiliki sarana infrastruktur yang memadai.

4.      Modal yang terbatas.

5.      Terbatasnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi secara konsisten dalam koperasi.

6.      Pelayanan koperasi yang buruk sehingga anggota enggan berkontribusi aktif dalamusaha koperasi.

7.      Rendahnya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus koperasi yang disebabkanoleh kinerja pengurus koperasi yang buruk.

8.      Rendahnya tingkat partisipasi aktif anggota dalam kegiatan usaha koperasi.

9.      Adanya kontradiksi dalam dualisme tujuan usaha koperasi, dimana disatu sisi, bertujuanuntuk mencari laba sebagai sebuah badan usaha, namun disisi lain, bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan saling tolongmenolong yang pada dasarnya adalah faktor utama penghambat penerapan prinsip- prinsip ekonomi dalam usaha koperasi untuk mencari laba.

10.  Faktor ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia

Dibawah ini merupakan faktor lain yang menyebabkan sulitnya perkembangan Koperasi di Indonesia, antara lain :

• koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak orang – orang Indonesia sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar ,maju dan punya daya saing dengan perusahaan – perusahaan besar.

 Perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai dari atas (bottom up)tetapi dari atas (top down) ,artinya koperasi berkembang di indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah.Dalam hal ini seharusnya, pemerintah bekerja double selain mendukung juga harus mensosialisasikanya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi.

 Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikanya. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri terhadap pengurus.

 Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

 Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia tidak mengalami kemajuan. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus terusan menjadi benalu negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan sistem pengawasan yang baik, walaupun bentuk dananya hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan pengawasan dan bantuan akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu bersaing.

 Prinsip koperasi Rochdale bagian kerjasama dan sukarela serta terbuka , tidak dijalankan dengan baik di Indonesia, karena koperasi Indonesia bersifat tertutup dan terjadi pengkotak kotakan. Keanggotaan koperasi hanya berlaku untuk yang seprofesi saja dan menyebabkan pergerakan koperasi tidak maksimal, walaupun sudah di bentuk koperasi sekunder tetapi belum mampu menyatukan kerja sama antar koperasi yang berbeda beda jenis. Oleh karena karena itu,sebaiknya pengenalan koperasi kepada masyarakat sebaik dikenalkan sejak dini,agar masyarakat mengerti dan memahami manfaat dari koperasi sehingga mereka bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di koperasi dengan baik. Selain itu juga harus meningkatkan SDM  dengan kualitas yang bagus baik dari segi pengetahuan, kemampuan dan moral para anggotanya.

 

• CONTOH KASUS KEBERHASILAN KOPERASI

PBB Apresiasi Keberhasilan Koperasi dan UKM RI

PBB mengundang semua negara di dunia yang memiliki koperasi. Diantara negara-negara yang sudah berhasil mengembangkan koperasi, Indonesia dianggap berhasil. Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Syarief Hasan diberi kesempatan memaparkan program di bidang koperasi dan  UKM,  Indonesia diundang PBB untuk menghadiri Clossing Ceremony International Years Cooperative (IYC) 2012 pada 19-20

November 2012 ..

Tidak banyak negara di dunia yang dianggap berhasil mengembangkan koperasi dan UKM. Indonesia bersama empat negara lainnya yakni Malta, Panama, Trinidad dan Tobago menjadi negara yang dianggap berhasil dalam mengembangkan koperasi dan UKM. 

Dalam pertemuan di New York itu, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Syarief Hasan menyampaikan sejumlah poin antara lain strategi pembangunan dan kondisi ekonomi nasional yang berpengaruh pada upaya pemberdayaan koperasi.

Pemerintah Indonesia mengakui, koperasi dan UKM sebagai pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pengangguran dan penurunan kemiskinan.

Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Syarief Hasan memberi contoh anggota koperasi di Indonesia mencapai 33 juta, mereka kaget semuanya. Kemudian  saya memaparkan persentase perkembangan asetnya. Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Syarief Hasan mengusulkan secara tegas, sebenarnya kita harus berikan apresiasi kepada koperasi bukan atas dasar sales, tapi pertimbangannya jumlah anggota, benefitnya. kalau sifatnya hanya salesnya benefitnya untuk siapa paparnya.

Pencanangan IYC 2012 oleh PBB, lanjut Syarief, berdampak positif bagi pertumbuhan koperasi simpan pinjam. Saat ini, terdapat 192.443 unit koperasi. Dari total tersebut, 7.831 adalah koperasi simpan pinjam.

Lebih lanjut Syarief menjelaskan, revitalisasi koperasi, bisa dilakukan dengan gerakan masyarakat untuk sadar koperasi, mengajak masyarakat memilih koperasi sebagai entitas usaha dengan asas kebersamaan dan partisipasi anggotanya.

Alasan lain yang membuat koperasi di Indonesia berhasil adalah karena tekad pemerintah yang ingin menjadikan koperasi sebaagai salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dan  kemiskinan. 

Sekarang penganggugaran sisa 6,3 persen sedangkan kemiskinan sisa 11,96 persen. Salah satu  program keberpihakan adalah kebijakan micro finance tentang kredit usaha rakyat. Micro finance bisa menyerap 7,8  juta nasabah Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Syarief Hasan.

Selain itu, diperlukan pendampingan dari hulu ke hilir secara konsisten, mulai pembinaan, mendapatkan akses keuangan, proses produksi hingga pemasaran.

Syarief menghimbau, seluruh negara di dunia terusmelakukan gerakan bersama memberdayakan koperasi di  negara masing–masing. Koperasi terbukti mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan  kesejahteraan masyarakat para anggotanya.

 

BAB III

KESIMPULAN

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah koperasi adalah partisipasi anggotanya,dan apabila dalam koperasi telah terjadi situasi dimana anggota merasakan tidak adanyamanfaat maupun nilsi tambah yang dapat diperoleh dengan bergabung di koperasi, sebagaiakibat dari buruknya kinerja manajerial serta pelayanan koperasi, maka partisipasi dari anggota akan semakin rendah.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://www.beritasatu.com/ekonomi/84685-pbb-apresiasi-keberhasilan-koperasi-dan-ukm-ri.html

http://lutpiandari.blogspot.co.id/2012/11/makalah-perkembangan-koperasi-di.html

http://selvianadianasari.blogspot.co.id/2015/01/peran-dan-perkembangan-koperasi-di.html

https://silvesterhotasi.wordpress.com/2013/10/07/sejarah-dan-perkembangan-koperasi-di-indonesia/